Jejakberita. Com, Ambon – Inflasi di Provinsi Maluku tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Bahkan, pada Maret 2026, Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75% (month to month/mtm).
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, mengatakan capaian tersebut menunjukkan stabilitas harga yang tetap terjaga meski permintaan masyarakat meningkat selama periode Ramadan.
“Secara tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 3,40% (year on year/yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (1/4/2026).
Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi Februari 2026 yang mencapai 5,97% (yoy), serta sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 3,48% (yoy).
Secara spasial, deflasi terutama terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,40% (mtm) dan Kota Ambon sebesar 0,43% (mtm). Sementara itu, Kota Tual justru mencatat inflasi sebesar 0,37% (mtm) yang menahan deflasi lebih dalam.
Penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama deflasi, dengan andil sebesar 0,73% (mtm). Komoditas perikanan menjadi penyumbang terbesar, terutama ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang.
Turunnya harga ikan dipengaruhi oleh kondisi cuaca laut yang relatif kondusif sehingga meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, intervensi pemerintah melalui penyediaan ikan beku dengan harga lebih murah turut menekan harga di pasar.
Selain kelompok pangan, deflasi juga dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama akibat penurunan harga emas di pasar global.
Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program, termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi akan difokuskan pada penguatan empat pilar utama (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta pemantauan rutin stok dan harga kebutuhan pokok.
“Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat sepanjang 2026,” kata Dhita. (JB-01)
