Tiakur. Jejakberita, Com – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melaporkan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dengan hasil yang menunjukkan tren positif.
Penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sorotan utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (27/3/2026).
Bupati Benyamin Th. Noach mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Capaian ini patut kita syukuri bersama sebagai wujud kerja kolektif seluruh elemen daerah,” ujarnya dalam sambutan.
Dalam laporan tersebut, Pemkab MBD mencatat realisasi belanja daerah mencapai 91,43 persen dari total anggaran sebesar Rp964,58 miliar. Sementara itu, capaian output kegiatan berada di angka 88,60 persen, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Dari sisi sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 27,96 persen menjadi 27,65 persen. Di saat yang sama, IPM mengalami peningkatan dari 67,68 menjadi 68,66. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat positif sebesar 3,44 persen, meski dihadapkan pada tekanan efisiensi anggaran.
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 2,69 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas sektor pertambangan di wilayah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui program perlindungan tenaga kerja yang menyasar 4.144 pekerja, termasuk nelayan dan tukang tipar.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun daerah.
Ia berharap, LKPJ yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta mendapatkan masukan konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintah ke depan.
“Kolaborasi dan kebersamaan adalah kunci untuk mewujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya. (JB-01)
