Ambon. Jejakberita, Com – Laju inflasi Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat melandai ke level 0,58 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen (mtm). Meski demikian, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku justru menembus 5,97 persen, melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Data tersebut disampaikan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Maluku pada 2 Maret 2026. Secara spasial, tekanan inflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami inflasi 1,21 persen (mtm) serta Kota Ambon sebesar 0,30 persen (mtm).
Namun, laju inflasi Maluku yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi di Kota Tual sebesar minus 0,72 persen (mtm).
Jika dibandingkan secara nasional, inflasi tahunan Maluku sebesar 5,97 persen juga lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 4,76 persen (yoy), serta meningkat dari capaian Januari 2026 sebesar 4,70 persen (yoy).
Hortikultura dan Harga Emas Jadi Pendorong
Secara kelompok pengeluaran, inflasi Februari terutama disumbang Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,26 persen (mtm), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,17 persen (mtm).
Komoditas hortikultura menjadi pemicu utama, di antaranya buncis (andil 0,14 persen), tomat (0,14 persen), kacang panjang (0,12 persen), dan sawi (0,08 persen). Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meskipun aktivitas panen secara struktural masih dalam kondisi normal.
Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi terdorong kenaikan harga emas di pasar internasional. Permintaan aset safe haven yang meningkat di tengah ketidakpastian geopolitik global turut memberi tekanan tambahan pada inflasi daerah.
TPID Perkuat Strategi 4K
Menghadapi dinamika tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan difokuskan pada penguatan empat pilar utama (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang ditempuh antara lain penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi guna menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjaga keterjangkauan harga, serta pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Selain itu, koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat terus diperkuat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, menegaskan sinergi TPID sepanjang 2026 akan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah tantangan eksternal yang masih berlanjut. (JB-01
