Jejakberita. Com, Ambon – Komitmen memperkuat tata kelola ruang laut yang tertib dan berkelanjutan terus diperkuat. Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menerima paparan survei pendampingan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Markas Komando Kodaeral IX, Kota Ambon, Kamis (19/2/2026).
Paparan tersebut disampaikan Tim Loka Penataan Ruang Laut wilayah Maluku dan Sorong sebagai tindak lanjut pendampingan teknis terkait perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas di wilayah perairan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Loka Penataan Ruang Laut Sorong menjelaskan secara rinci mekanisme tata kelola ruang laut, termasuk pentingnya sinkronisasi data spasial dan koordinasi lintas instansi. Penataan ruang laut dinilai krusial guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan wilayah serta mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas menegaskan bahwa pendampingan PKKPRL merupakan langkah strategis dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum atas setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, khususnya di wilayah kerja Kodaeral IX yang mencakup kawasan perairan Maluku dan sekitarnya.
“Kami siap bersinergi dan berkoordinasi aktif dengan KKP agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Hanarko.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi oleh seluruh jajaran agar tidak terjadi kendala administratif di kemudian hari. Menurutnya, tata kelola ruang laut yang baik tidak hanya berdampak pada aspek pembangunan, tetapi juga mendukung optimalisasi fungsi pertahanan negara di wilayah perairan strategis.
Dengan adanya paparan dan pendampingan ini, diharapkan tercipta pengelolaan ruang laut yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi antara unsur pertahanan dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya kelautan. (JB-01)
