Jejakberita. Com, Ambon – Provinsi Maluku kembali mencatatkan inflasi pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku mengalami inflasi sebesar 0,75% secara bulanan (month to month/mtm) pada Januari 2026, meski lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2025 yang mencapai 0,81% (mtm).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, mengatakan inflasi Januari terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Penghitung inflasi, Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi 1,44% (mtm), disusul Kota Tual sebesar 2,35% (mtm), sementara Kota Ambon mengalami inflasi lebih rendah yakni 0,15% (mtm).
“Secara tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 4,70% (year on year/yoy). Angka ini berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy),” ujar Wahyu dalam rilisnya, pada Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, capaian inflasi tahunan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember 2025 yang tercatat 3,58% (yoy) serta melampaui inflasi nasional yang berada di level 3,55% (yoy).
BI mencatat, inflasi Januari 2026 terutama dipicu oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,83% (mtm) dan 0,13% (mtm).
Tekanan harga pada kelompok makanan didominasi kenaikan harga komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan cakalang. Ketiga komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,47%, 0,18%, dan 0,10% (mtm).
Kenaikan harga ikan dipengaruhi oleh penurunan hasil tangkapan nelayan seiring berlangsungnya musim barat, yang menyebabkan kondisi laut bergelombang dan membatasi aktivitas melaut.
Sementara itu, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turut dipicu oleh kenaikan harga emas dunia.
Peningkatan harga emas dipengaruhi oleh tingginya permintaan aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta ekspektasi kebijakan moneter global yang masih ketat sepanjang Januari 2026.
Untuk menahan laju inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Maluku terus mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian, khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Ke depan, pengendalian inflasi pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan sepanjang 2026 dengan mengacu pada empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan meliputi penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pemantauan rutin stok dan harga bahan pokok guna memastikan distribusi tetap lancar.
Selain itu, TPID juga memperkuat komunikasi publik melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi harga serta pasokan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
(JB-01)
