Jejak berita.Com, Saumlaki – Konsekuensi negara demokrasi adakah beda pendapat dan beda pilihan dalam menentukan sikap politik hal ini diungkapkan salah satu tokoh politik Kabupaten Kepulauan Tanimbar via ponsel kepada media ini pada Senin (5/24).
” Jadi perang opini” pada pilkada November mendatang, adalah hal biasa dan lazim terjadi dalam demokrasi. Beda sikap dan saling sikut pendapat orang per orang, itu hal wajar saja,” ujar dia.
Menurutnya perjuangan ini, beda sikap dan silang pendapat bukanlah ” racun” dalam demokrasi dalam bangsa Indonesia. ” Racun demokrasi yang harus ditangkal itu adalah ujaran kebencian, kampanye SARAH, serta fitnah. Itu racun demokrasi yang harus di anguskan,” ujarnya.
Pemilu adalah pesta rakyat bukan untuk tempat saling menebar kebencian. Selain itu, rakyat jangan dibuat bingung dengan politik pemerintah. Belum lagi penetapan bacalon bupati/wakil bupati tetapi masyarakat kita sudah digiring,” dengan isu – isu murahan pemilihan bupati.
Rakyat sudah terkotak – kotak oleh kepentingan elit politik. Begitu juga pilkada nanti, masyarakat jangan mau dibujuk slogan untuk kesejahteraan nya.
” Pemimpin seperti itu bukan untuk rakyat ,” tetapi sekedar akan haus kekuasaan,” untuk melampiaskan ambisi dan hasrat petugas – petugas partai. Masyarakat harus pikirkan lagi, jangan mau dibodohi oleh kampanye untuk rakyat, urainya.
Pemahaman masyarakat dalam berpolitik yang benar, merupakan harapan bersama. Dan itu menjadi investasi dalam kehidupan daerah yang bertajuk bumi duan lolaat kedepan lebih baik.
Pesta demokrasi yang sukses dan bermartabat akan terwujud manakala masyarakat menyadari itu hanya kewajiban dan bukan sebua keharusan.(JB-03)
