Jb. Com, Ambon — Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku, yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius akibat faktor geografis kepulauan dan keterbatasan akses layanan dasar.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dr. Dominggus Malle, saat membuka kuliah umum bertema Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif di Aula Rektorat Unpatti, Rabu (29/4/2026).
Menurut Malle, kebijakan pengentasan kemiskinan di Maluku tidak bisa disamaratakan dengan daerah lain di Indonesia. Karakter wilayah yang didominasi laut serta persoalan konektivitas antar pulau menjadi tantangan utama dalam distribusi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
“Pendekatan berbasis data menjadi kunci agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemiskinan di Maluku tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari realitas sosial di lapangan. Sejumlah masyarakat, kata dia, sebenarnya telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum mampu meningkatkan produktivitas akibat keterbatasan akses pasar.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta sistem perlindungan sosial yang mampu menjawab tantangan daerah kepulauan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, menilai kuliah umum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam isu pengentasan kemiskinan.
Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional dengan konsentrasi terbesar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kesenjangan antarwilayah pun dinilai semakin memperparah kondisi tersebut.
“Keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama,” kata Teddy.
Selain itu, ia menyoroti kerentanan Maluku terhadap perubahan iklim dan bencana alam sebagai dampak dari kondisi geografisnya. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dinilai sangat penting agar program pemerintah tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko di masa depan.
Kuliah umum ini menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, sebagai narasumber. Kehadirannya diharapkan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis riset untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi di daerah.
Melalui forum akademik ini, Unpatti mendorong mahasiswa untuk lebih kritis serta aktif menghasilkan solusi berbasis penelitian guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Maluku. (JB-01)
