Jejakberita. Com, Ambon – Universitas Pattimura resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polda Maluku guna mengawasi proses seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026 hingga 2028.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan rekrutmen berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Command Center Lantai 4 Polda Maluku pada Kamis, 12 Maret 2025, dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah daerah, organisasi profesi, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi dalam mengawal proses seleksi yang berkualitas.
“Ini merupakan langkah awal bersama untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan sumber daya manusia Polri yang berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi sebagai pengawas eksternal diharapkan mampu menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan seleksi, dengan menjunjung prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya pada pengawasan seleksi, tetapi juga dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga integritas proses rekrutmen.
“Rekrutmen Polri harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan eksternal menjadi bagian penting,” tegasnya.
Ia menjelaskan, proses seleksi akan diawasi dari berbagai aspek, mulai dari administrasi, kesehatan, psikologi, hingga akademik, dengan melibatkan berbagai pihak independen.
Kapolda juga mengimbau para peserta seleksi untuk mempersiapkan diri dengan baik dan meminta orang tua untuk percaya pada kemampuan anak serta sistem yang berjalan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan proses rekrutmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Maluku dapat berlangsung secara profesional, bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
(JB-01)
