Pj.Gubernur Maluku Lantik Dua PJ Bupati dan Satu PJ Walikota

Jejakberita.Com, Ambon – Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, melantik tiga penjabat baru: Pj Bupati Buru, Syarif Hidayat; Pj Bupati Seram Bagian Barat, Ahmad Jais Ely; dan Pj Walikota Ambon, Dominggus Kaya. Pelantikan berlangsung di Islamic Center Kota Ambon pada Jumat, 24 Mei 2024.

Dalam pidatonya, PJ Gubernur Sadali menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari agenda tahunan terkait kebijakan penunjukan penjabat gubernur, bupati, dan walikota untuk menyongsong pilkada serentak pada 27 November 2024. Hal ini diatur dalam Pasal 201 ayat 9 dan 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Gubernur mengingatkan bahwa penunjukan penjabat sebelumnya berada di tangan pemerintah pusat: penjabat gubernur melalui keputusan presiden dan penjabat bupati serta walikota melalui keputusan menteri dalam negeri.

Arahan dan Tugas Prioritas

PJ Gubernur Sadali menekankan beberapa poin penting kepada para penjabat yang baru dilantik:

1. Memfasilitasi Pilkada Serentak: Para penjabat diminta untuk mempersiapkan alokasi dana sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disepakati dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

2. Pelaporan Kinerja: Para penjabat wajib melaporkan kinerja tugas setiap tiga bulan kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

3. Koordinasi Internal: Para penjabat harus segera melakukan koordinasi internal dengan Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, TNI, Polri, tokoh agama, dan masyarakat. ASN di tiga kabupaten/kota diminta untuk mendukung penuh pemimpin yang baru dilantik.

4. Arahan Presiden dan Menteri: Penjabat diinstruksikan untuk melaksanakan arahan presiden dan menteri dalam negeri terkait penanggulangan stunting, pengurangan angka kemiskinan, kemudahan investasi, belanja APBD untuk produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan menjelang pilkada serentak 2024.

PJ Gubernur Sadali menekankan pentingnya konsolidasi dan perubahan mindset birokrasi yang sesuai dengan UU demi kepentingan masyarakat di tiga kabupaten/kota tersebut.

“Lakukan konsolidasi dan mindset birokrasi yang patuh terhadap UU yang sudah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di tiga kabupaten,” pungkasnya.

(JB-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *